Membaca Ulang Retaknya Ruang Publik: Ketika Mahasiswa dan Pengemudi Daring Berbagi Jalan yang Sama

Pendahuluan: Mengapa Kita Perlu Membaca Konflik Ini Secara Sosiologis

Sebagai seorang yang lama menekuni kajian sosiologi perkotaan, saya memandang gesekan fisik antara pengemudi ojek daring dan kelompok mahasiswa di kawasan perkotaan bukan sebagai peristiwa sepele yang bisa diselesaikan hanya dengan imbauan damai. Fenomena ini adalah gejala dari persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana ruang publik kota kita dikelola, siapa yang berhak memakainya, dan bagaimana ketegangan sosial muncul ketika dua kelompok dengan kepentingan mendesak bertemu di jalur yang sama. Tulisan ini mengajak kita membaca ulang peristiwa tersebut dengan kacamata sosiologis, tanpa terjebak pada narasi tunggal yang menyalahkan salah satu pihak.

Dalam diskursus akademik, konflik horizontal antarwarga sering kali hanya dipandang sebagai gangguan ketertiban. Padahal, sebagaimana diulas dalam tulisan Pelajaran Pahit dari Bentrok UNM yang Mengubah Wajah Kampus, insiden kekerasan di lingkungan kampus adalah cermin retaknya komunikasi sosial dan rapuhnya ruang publik ketika dua kelompok warga beririsan. Dari sana kita belajar bahwa kekerasan bukanlah awal, melainkan puncak dari akumulasi ketegangan yang tidak terkelola.

Daftar Isi

• Friksi Kepentingan di Jalur yang Sama
• Solidaritas Mekanis dan Kecepatan Mobilisasi Algoritmik
• Refleksi: Menghindari Jebakan Konflik Antar-Warga
• Kesimpulan dan Harapan

Friksi Kepentingan di Jalur yang Sama

Konflik horizontal di kawasan perkotaan kerap meletup ketika dua kelompok dengan kepentingan mendesak saling berbenturan di ruas jalan arteri yang terbatas. Mari kita bedah dua kutub kepentingan tersebut secara jernih.

Mahasiswa dan Ruang Artikulasi Politik

Bagi mahasiswa, aksi unjuk rasa memanfaatkan badan jalan sebagai panggung untuk menarik perhatian publik dan menekan pembuat kebijakan. Pembatasan akses jalur diposisikan sebagai instrumen unjuk kekuatan simbolik di ruang terbuka. Ini adalah strategi yang lazim dalam sejarah gerakan sosial: menguasai ruang fisik berarti menguasai perhatian. Namun, ketika strategi ini dijalankan tanpa mempertimbangkan mobilitas warga lain, ia berpotensi menimbulkan resistensi.

Pekerja Platform dan Ketepatan Akses Rute

Di sisi lain, pengemudi ojek daring bekerja di bawah kendali algoritma yang menuntut ketepatan waktu tempuh, efisiensi rute, dan pemenuhan target harian. Terhambatnya akses jalan langsung memotong pendapatan riil serta berisiko mendatangkan penalti performa dari sistem aplikasi. Bagi mereka, jalan bukan sekadar ruang gerak, melainkan sumber nafkah yang harus terus berputar. Ketika akses terputus, bukan hanya waktu yang hilang, tetapi juga penghasilan yang seharusnya mereka bawa pulang.

Ketika dua desakan ini bertemu tanpa mediasi seketika, gesekan kecil di garis depan unjuk rasa dengan cepat menyulut eskalasi fisik. Adu argumen saat melintasi barisan demonstrasi dapat segera berujung pada perusakan properti dan benturan massal antarkelompok. Dalam banyak kasus, pemicunya bukanlah kebencian primordial, melainkan frustrasi yang menumpuk akibat kebutuhan yang saling bertabrakan di ruang yang sama.

Solidaritas Mekanis dan Kecepatan Mobilisasi Algoritmik

Ciri paling kentara dari dinamika pekerja sektor ekonomi gig adalah kecepatan konsolidasi massanya. Jaringan grup pesan instan yang sehari-hari berfungsi sebagai bantalan perlindungan mandiri untuk berbagi rute atau informasi darurat dapat berubah seketika menjadi kanal mobilisasi fisik. Teknologi yang awalnya dirancang untuk koordinasi kerja mendadak menjelma menjadi alat gerakan massa.

Penyebaran cuplikan video pendek tanpa konteks utuh di media sosial memantik apa yang disebut Émile Durkheim sebagai solidaritas mekanis: kerugian yang dialami satu anggota dipandang sebagai ancaman langsung terhadap martabat seluruh paguyuban. Ratusan pengemudi dapat bergerak mendatangi titik lokasi dalam waktu singkat, melampaui kemampuan negosiasi lapangan maupun pengendalian awal aparat setempat. Dalam kerangka Durkheim, solidaritas mekanis memang muncul dari kesamaan peran dan kondisi, tetapi ketika dipicu oleh informasi yang tidak terverifikasi, ia bisa berubah menjadi kekuatan yang sulit dikendalikan.

Fenomena ini mengajarkan kita bahwa kecepatan mobilisasi digital memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memperkuat solidaritas dan perlindungan sesama pekerja. Di sisi lain, ia dapat mempercepat eskalasi konflik jika tidak dibarengi dengan mekanisme verifikasi dan pendinginan.

Refleksi: Menghindari Jebakan Konflik Antar-Warga

Tragedi dari bentrokan horizontal ini adalah hilangnya empati antara dua kelompok yang sebenarnya memikul beban ketidakpastian struktural yang serupa. Mahasiswa turun ke jalan menyuarakan keadilan kebijakan publik, sementara mitra ojol berjuang menjaga kepastian nafkah harian. Keduanya sama-sama berjuang di tengah ketidakpastian, namun sering kali tidak melihat bahwa lawan di depannya adalah saudara seperjuangan yang juga terdampak oleh kebijakan yang lebih besar.

Pencegahan peristiwa serupa di masa depan menuntut langkah konkret yang bersifat kolaboratif:

• Pengawalan Koridor Lalu Lintas: Pengendali aksi mahasiswa wajib memastikan adanya akses perlintasan bagi masyarakat pekerja agar demonstrasi tidak mengorbankan mobilitas warga rentan.
• Verifikasi Internal Komunitas: Pimpinan komunitas ojek daring perlu membangun mekanisme penyaringan informasi internal guna meredam ajakan aksi balas dendam yang dipicu video viral sepihak.
• Mediasi Formal Multi-Pihak: Otoritas kampus bersama kepolisian setempat perlu membuka forum komunikasi berkala bersama serikat pekerja transportasi untuk menyelesaikan insiden lapangan secara musyawarah sebelum bereskalasi menjadi kericuhan luas.

Langkah-langkah ini bukanlah solusi instan, tetapi merupakan fondasi penting untuk membangun budaya dialog di ruang publik. Saya meyakini bahwa kota yang sehat tidak hanya diukur dari infrastrukturnya, tetapi juga dari kemampuannya mengelola perbedaan kepentingan secara damai.

Kesimpulan dan Harapan

Dari pembacaan sosiologis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa konflik antara pengemudi daring dan mahasiswa bukanlah sekadar perselisihan jalanan. Ia adalah cermin dari perebutan fungsi ruang fisik kota, kerentanan kelas sosial-ekonomi urban, dan kecepatan mobilisasi massa berbasis jejaring digital. Memahami akar persoalan ini memungkinkan kita merancang intervensi yang lebih manusiawi dan efektif.

Saya optimistis bahwa dengan membuka ruang dialog, memperkuat verifikasi informasi, dan membangun empati lintas kelompok, kita dapat mengubah retaknya ruang publik menjadi ruang yang lebih inklusif. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga, bukan sebagai pemicu perpecahan. Sebagai warga kota, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang publik tetap menjadi milik bersama, bukan medan pertempuran.

“Kota yang baik adalah kota yang mampu merawat perbedaan tanpa harus memilih siapa yang berhak atas jalanan.”

Jika kita sepakat bahwa masa depan kota ada di tangan kita bersama, maka langkah pertama adalah membuka mata terhadap beban yang dipikul oleh kelompok lain. Mari mulai dari dialog kecil di lingkungan kita masing-masing.